ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN TERHADAP PERKARA PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU PADA KARCIS PARKIR BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR : 001/BPSK-LLG/Arbitrase/I/2022 DI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA LUBUKLINGGAU

NOVAN (2023) ANALISIS PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN TERHADAP PERKARA PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU PADA KARCIS PARKIR BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR : 001/BPSK-LLG/Arbitrase/I/2022 DI BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KOTA LUBUKLINGGAU. Skripsi thesis, Universitas Bina Insan Lubuklinggau.

Text RAMA_74201_1904010038.pdf Download (55MB)

Abstract

rupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang- undangan) dan dokumen tertulis secara in action (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pendekatan minimal yang harus ada dalam penelitian hukum normatif-empiris adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, karena tidak ada penelitian yang tidak bertitik tolak dari konsep-konsep dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian ditambah dengan salah satu atau lebih pendekatan dalam penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data meliputi; pengumpulan data sekunder (kepustakaan dan dokumen tertulis) melalui studi pustaka dan studi dokumen dan pengumpulan data primer (data pada obyek penelitian dilakukan) melalui wawancara dengan responden dan informan serta narasumber, angket (kuisioner) atau daftar pertanyaan dan observasi terhadap lokasi penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Mekanisme penyelesaian sengketa konsumen pengguna jasa parkir dalam hal hilangnya kendaraan bermotor di area lahan parkir dapat menyelesaikan sengketanya melalui jalur di luar pengadilan. Konsumen berhak untuk menggugat sepeda motor yang hilang di area parkir, karena Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjamin hak konsumen untuk menggugat pelaku usaha yang telah melakukan pelanggaran melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha (dalam hal ini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). Proses penyelesaiannya melalui (konsilasi, mediasi, arbitrase). Pertimbangan majelis dalam memeriksa dan memutus perkara yaitu dengan pemeriksaan permohonan, alat bukti, pendalaman alat bukti, mendengarkan saksi dan saksi ahli serta mengujinya secara hukum dan mempertimbangkan ganti rugi. Mencermati banyaknya kasus sengekta maka konsumen harus teliti akan hak dan kewajibannya dalam memahami suatu perjanjian dengan pelaku usaha sebelum menyepakati perjanjian tersebut.

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Fakultas Hukum > Program Studi Hukum
Depositing User:	Admin Perpus UnivBI
Date Deposited:	25 Feb 2026 02:16
Last Modified:	25 Feb 2026 02:16
URI:	http://eprints.univbinainsan.ac.id/id/eprint/596

Actions (login required)

View Item