ANALISIS KINERJA KEUANGAN UNTUK MENILAI EFEKTIVITAS, EFISIENSI, KEMANDIRIAN DAN PERTUMBUHAN PADA BPKAD KABUPATEN EMPAT LAWANG

Puput Tri Santika1, Yuli Nurhayati2, Dian Wulan Sari3
1,2Program StudiAkuntansi, Universitas Bina Insan, LubukLinggau, Indonesia
Email:1218020033@mhs.univbinainsan.ac.id, 2Yuli_nurhayati@univbinainsan.ac.id, 3dian_wulansari@univbinainsan.ac.id

Abstrak
Berbelanja dalam Informasi Realisasi Perhitungan Ialah Bagian berarti yang mengundang atensi khalayak. Perihal itu di akibatkan sebab warga selaku donator anggaran melewati pajak wilayah yang mereka bayarkan bersangkutan buat mengenali apakah anggaran itu sudah dipakai dengan sebaiknya, berdaya guna, efisien, mandiri serta perkembangan dan mengarah pada kebutuhan khalayak. Riset ini memakai cara riset kuantitatif deskriptif. Ada pula misi dari riset ini merupakan buat mengenali serta menganalisa kemampuan perhitungan berbelanja dalam informasi realisasi perhitungan pada Tubuh Manager Finansial Serta Peninggalan Wilayah Kabupaten Empat Lawang dari Tahun Perhitungan 2017- 2021. Informasi yang dipakai merupakan informasi pokok serta inferior ialah berbentuk Informasi Realisasi Perhitungan serta APBD pada Tubuh Manager Finansial Serta Peninggalan Wilayah Kabupaten Empat Lawang Tahun Perhitungan 2017- 2021. Dari hasil analisa yang terdiri dari analisa efektifitas, kemampuan berbelanja, independensi serta perkembangan di miliki hasil kalau perbandingan efektifitas berbelanja pada Tubuh Manager Finansial Serta Peninggalan Wilayah Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2017- 2021, adalah sebagai berikut 2017 kurang efektif, tahun 2018-2020 tidak efektif, tahun 2021 kurang efektif. Dan rasio efisiensi tahun 2016-2019 kurang efisien, tahun 2020 efisien, tahun 2021 cukup efisien. Sedangkan pada rasio kemandirian dan pertumbuhan Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2017-2021 rendah sekali. Dan rasio pertumbuhan tahun 2017 sedang, tahun 2018 rendah, tahun 2019 sedang, tahun 2020 rendah dan tahun 2021 tinggi.

Kata kunci : kinerja, anggaran,belanja
. 

Abstract
	Shopping in Information Realization Calculations is a significant part that attracts the attention of the audience. This is because citizens as budget donors pass the local taxes they pay in order to determine whether the budget has been used properly, effectively, efficiently, independently and in development and in line with the needs of the public. This research uses descriptive quantitative research method. There is also the mission of this research is to identify and analyze the ability of shopping calculations in the realization of calculation information on the Body of the Financial Manager and Regional Heritage of EmpatLawang Regency from the 2017-2021 Calculation Year. The information used is basic and inferior information in the form of Calculation Realization Information and APBD on the Financial Manager Body and the Heritage of the EmpatLawang Regency for the 2017-2021 Calculation Year. From the results of the analysis consisting of an analysis of effectiveness, shopping ability, independence and development, the result is that the comparison of shopping effectiveness on the Financial Manager Body and the Heritage of the EmpatLawang Regency Region in 2017-2021, which is the next 2017 at 82.93 Percent (less efficient), 2018 at 74.84 Percent (inefficient), in 2019 at 72.87 Percent (inefficient), in 2020 at 79.16 Percent ( inefficient), in 2021 by 72.96 Pers en( less efficient). And the comparison of capabilities in 2016 was 98.21 percent (less efficient), in 2017 it was 97.74 percent (less efficient), in 2018 it was 96.90 percent (less efficient), in 2019 it was 98.25 percent ( less efficient), in 2020 it is 72.69 percent (effective), in 2021 it is 80.78 percent (pretty efficient). On the other hand, in the comparison of the independence and development of 4 Lawang Regency in 2017-2021, it is as follows: 2017 is 10.43 Percent (very small), 2018 is 7.64 Percent (very small), 2019 is 6.91 Percent (small). once), in 2020 it was 6.78 percent (very small), in 2021 it was 11.86 percent (very small). As well as the comparison of developments in 2017 of 26.59 percent (again), in 2018 of - 53.17 percent (small) in 2019, 29.34 percent (again) in 2020 - 19.03 percent (small) and in 2021 by 65, 06 Percent (large).

Keywords: performance, budget, spending

I.	PENDAHULUAN
Realisasi perhitungan dipakai buat membagikan data. Sehingga bias di bilang kalau realisasi ialah kemampuan ataupun  hasil dari aktivitas yang akan ataupun sudah di gapai sehubungan dengan pemakaian perhitungan dengan jumlah serta mutu yang terukur. Upaya penguasa wilayah dalam menggali basis anggaran yang berawal dari kemampuan wilayah yang dipunyai dan daya mengatur serta menggunakan basis anggaran yang terdapat terlihat dalam Perhitungan Pemasukan serta Berbelanja Wilayah(APBD). ( Nordiawan, 2010, p. 115) Realisasi Perhitungan merupakan cara yang wajib di realisasikan buat jadi realitas serta penerapan yang jelas supaya realisasi bias cocok dengan impian di idamkan.
Kemampuan serta daya guna amat berarti dalam pengukuran ataupun analogi antara output yang diperoleh kepada input yang dipakai dan terpaut dengan ikatan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebetulnya berhasil. Kemampuan terpaut dengan ikatan antara output berbentuk benda ataupun jasa yang diperoleh dengan basis energi yang dipakai buat membuahkan output itu ( Mahmudi, 2011, p. 22). Daya guna merupakan ikatan antara output serta misi ataupun bisa pula dibilang ialah skala seberapa jauh tingkatan output, kebijaksanaan serta metode dari kelompok. Keberhasilan ( hasiluntuk) ialah sokongan antara pengeluaran dengan misi ataupun target yang wajib digapai, pada dasarnya berkaitan dengan pendapatan misi ataupun paket kebijaksanaan( Beni, 2016, p. 69).
Independensi bermaksud buat mendeskripsikan ketergantungan wilayah kepada basis anggaran eksternal serta mendeskripsikan tingkatan kesertaan warga dalam pembangunan wilayah ( Halim, 2007, p. 233). Perbandingan perkembangan ialah perbandingan yang mengukur seberapa besar daya industry dalam menjaga letaknya didalam pabrik serta kemajuan ekonomi dengan cara biasa ( Fahmi, 2014, p. 82).
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Wilayah Kabupaten Empat Lawang dengan cara kelembagaan memiliki kewajiban melakukan sebagian kewajiban Bupati 4 Lawang di aspek Manager financial serta Peninggalan Wilayah yang dituangkan dalam pemograman penting kelompok melewati visi, tujuan serta misi waktu Jauh 2018- 2023 dan target waktu pendek mencangkup kebijaksanaan, program serta aktivitas. Kewajiban utama serta fungsi BPKAD Kabupaten Empat Lawang merupakan Menolong Bupati Dalam Penyelenggaraan Rezim Wilayah dibidang Manager Finansial serta Peninggalan Wilayah.
Evaluasi kepada daya guna, kemampuan, independensi serta perkembangan pada Tubuh BPKAD Kabupaten Empat Lawang lebih dipusatkan pada evaluasi Informasi Akuntabilitas Lembaga Penguasa (LAKIP) yang terbuat tiap tahun perhitungan. Evaluasi kemampuan melewati LAKIP Cuma bertumpu pada output yang didapat oleh Tubuh Manager Finansial serta Peninggalan Wilayah Kabupaten Empat Lawang dengan menyamakan konsep yang mau digapai tanpa mencermati outcome. Dengan begitu LAKIP ialah alat untuk lembaga penguasa buat mengkomunikasikan serta menanggapi mengenai apa yang telah digapai serta gimana cara pencapaiannya berhubungan dengan amanat yang diperoleh lembaga khalayak itu. Merujuk pada LKJIP BPKAD 4 lawang, Penerapan Pengelolaan Finansial serta Peninggalan Wilayah Spesialnya kewajiban serta fungsi BPKAD Kabupaten Empat Lawang dipengaruhi oleh situasi area penting dalam, eksternal, kesempatan serta hambatan. Faktor- factor itu amat mempengaruhi pada pendapatan sasaran aktivitas pada BPKAD Kabupaten Empat Lawang.
Sehabis dicoba pemantauan serta Tanya jawab pada BPKAD 4 Lawang, dalam cara pendapatan kemampuan financial ada halangan dalam penerapan aktivitas, bagus yang terpaut dengan basis energi orang, alat serta infrastruktur ataupun finansial. Bersumber pada Informasi Kemampuan Lembaga Penguasa( LKJIP), Tahun 2020 ada sebagian aktivitas yang realisasinya dibawah 50 Persen salah satunya rekening aktivitas Pemeliharan serta pemeliharaan Aplikasi Finansial Daerah
SIMDA(Sistem Data Manajemen Wilayah), dengan pagu perhitungan sebesar Rp. 217. 156. 015 serta realisasi sebesar Rp. 87.107.000 (40,11Persen), Sisa Lebih Pembiayaan Perhitungan(SiLPA) buat berikutnya ditambahkan pada perhitungan tahun selanjutnya. Perihal ini membuktikan kalau terdapat sebagian aktivitas pada BPKAD Kabupaten Empat Lawang yang sedang belum berhasil. Alhasil sedang banyak keadaan yang sepatutnya diperbaiki dan ditindak lanjuti selaku program kegiatan yang lebih bagus. Bersumber pada kerangka balik diatas, Analisa kemampuan finansial pada BPKAD Kabupaten Empat Lawang merupakan sesuatu cara evaluasi hal tingkatan perkembangan pendapatan penerapan aktivitas BPKAD Kabupaten Empat Lawang dalam aspek financial dalam kurun durasi khusus. Bersumber pada kerangka balik diatas, periset terpikat buat mengutip kepala karangan” Analisa Kemampuan Finansial Buat Memperhitungkan Efektifitas, Kemampuan, Independensi serta Perkembangan Kemampuan Pada BPKAD Kabupaten Empat Lawang”
A. Rumusan Masalah
1.	Bagaimana kinerja keuangan pemerintah dilihat dari perhitungan rasio efektifitas pada BPKAD Kabupaten Empat Lawang?
2.	Bagaimana kinerja keuangan pemerintah dilihat dari  perhitungan rasio efisiensi pada BPKAD Kabupaten Empat Lawang?
3.	Bagaimana kinerja keuangan pemerintah dilihat dari perhitungan rasio kemandirian pada BPKAD Kabupaten Empat Lawang?
4.	Bagaimana kinerja keuangan pemerintah dilihat dari perhitungan rasio pertumbuhan pada BPKAD Kabupaten Empat Lawang?
B. Tujuan Penelitian
1.	Untuk mengetahui kinerja keuangan dengan menggunakan metode rasio efektivitas pada BPKAD Kabupaten Empat Lawang.
2.	Untuk mengetahui kinerja keuangan dengan menggunakan metode rasio efisien pada BPKAD Kabupaten Empat Lawang.
3.	Untuk mengetahui kinerja keuangan dengan menggunakan metode rasio kemandirian pada BPKAD Kabupaten Empat Lawang.
4.	Untuk mengetahui  kinerja keuangan dengan menggunakan metode rasio pertumbuhan pada BPKAD Kabupaten Empat Lawang

II.	METODOLOGI PENELITIAN
Riset ini memakai cara kuantitatif dengan penyajian deskriptif. Basis informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan informasi inferior yang berkarakter kuantitatif sepanjang 5 tahun dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Informasi yang dipakai dalam riset ini merupakan Berbelanja pembedahan, Berbelanja modal, Berbelanja, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD), serta lain- lain.
Metode analisa informasi yang dipakai pada riset ini ialah metode analisa informasi yang cocok dengan cara riset deskriptif kuantitatif berbentuk analisa kemampuan pengelolaan finansial penguasa wilayah informasi yang didapat dari Laporan Realisasi Anggaran LRA) serta PAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) Kabupaten Empat Lawang dalam 5 tahun terakhir ialah Tahun 2017 hingga dengan Tahun 2021. Analisa informasi ialah cara riset yang dicoba buat membongkar kasus yang diawasi. Analisa informasi bisa dicoba sehabis periset mendapatkan data- data selaku hasil riset. Buat membenarkan kalau data- data itu bisa penuhi persyaratan analisa, sehingga periset terlebih dulu melaksanakan analisa dengan mengunakan analisa perbandingan finansial yang dihidangkan dalam wujud metode dipakai buat menguraikan karakter informasi hasil riset dan menanggapi permasalahan.

III.	HASIL DAN PEMBAHASAN
A.	Efektivitas Anggaran BPKAD
Berikut di sajikan tabel yang menggambarkan tingkat efektivitas anggaran belanja dari tahun 2017 – 2021 pada BPKAD 
Tabel 3.1 Tingkat Efektivitas BPKAD 2017 – 2021
Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat efektifitas
(%)	Kriteria	
2017	14,465,340,704.44	11,995,922,715.00	82.93	Cukup Efektif	
2018	20,818,130,406.36	15,580,782,513.00	74.84	Kurang Efektif	
2019	22,726,542,341.72	16,561,816,626.00	72.87	Kurang Efektif	
2020	21,605,479,193.00	17,103,083,380.00	79.16	Kurang Efektif	
2021	15,388,540,839.82	11,227,292,887.80	72,96	Kurang Efektif	
Sumber : Data diolah (2022)
	Bersumber pada bagan diatas bias diamati sepanjang rentang waktu perhitungan tahun 2017- 2021, tingkatan daya guna perhitungan berbelanja tidak konsisten dari tahun ketahun, dari yang lumayan efisien hingga hadapi penyusutan pada tahun 2018 hinga 2021 jadi kurang efisien. Pada tahun 2017 daya gunanya ialah 82, 93 Persen masuk dikategorikan lumayan efisien, pada tahun 2018 tingkatan daya gunanya menyusut ialah 74, 84 Persen dimana dikategorikan kurang efisien sedemikian itu pula ditahun 2019 sedikit menyusut ialah 72, 87 Persen, pada tahun 2020 terjalin sedikit kenaikan jadi 79, 16 Persen serta ditahun 2021 sedikit menyusut ialah 72, 96 Persen tetapi sedang konsisten kurang efisien.
Bagi penjelasan serta hasil kalkulasi pada Perbandingan Daya guna Kemampuan Finansial Kabupaten 4 Lawang dibilang kurang efisien sebab pada umumnya daya gunanya sedang dibawah 100 Persen ialah sebesar 75, 76 Persen. Ada pula aspek yang menimbulkan kemampuan finansial BPKAD kurang efisien sebab pemasukan wilayah sedang dibawahdari yang dianggarkan lebih dahulu. Dengan menyusutnya perbandingan ini pula menujukkan BPKAD Kabupaten Empat Lawang mempunyai kemampuan finansial yang kurang efisien dalam menaikkan pemasukan wilayah. Perihal ini diakibatkan rendahnya pendapatan yang diperoleh dari pemasukan serta berbelanja tidak maksimum. Untuk lebih jelas bias dilihat pada gambar 4.1 dibawahini:
Gambar 4.1 Grafik rasioe fektifitas BPKAD tahun 2017 – 2021

	Berdasarkan grafik diatas, bahwa secara keseluruan darit ahun 2017 – 2021, tingkat efektivitas anggaran belanja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Empat Lawang mengalami penurunan. Pada tahun 2017 menggapai tingkatan lumayan efisien, Tetapi pada tahun 2018–2021 tingkatan daya gunanya ada pada Kurang efisien. Perbandingan efektifitas sedang hadapi instabilitas ataupun naik turunnya persentase, perihal ini disebabkan sedang rendahnya pemasukan yang diperoleh serta berbelanja yang tidak cocok dengan sasaran yang direncanakan.
B.	Efisiensi Anggaran Belanja BPKAD
Dibawah ini akan menunjukan table tingkat efisiensi anggaran belanja BPKAD tahun 2017 - 2021.
Tabel 4.2 Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Anggaran BPKAD tahun 2017– 2021
Tahun	Realisasi Belanja
Langgsung (Rp)	Anggaran Belanja Langsung (Rp)	Tinkat
Efisiensi
(%)	Kriteria	
2017	5,336,635,904.00	5,460,000,000.00	97.74	Kurang Efisien	
2018	8,236,385,275.00	8,500,000,000.00	96.90	Kurang Efisien	
2019	7,144,179,065.00	7,271,792,000.00	98.25	Kurang Efisien	
2020	10,183,666,228.00	14,010,071,570.00	72.69	Efisien	
2021	2,144,931,338.00	2,665,131,489.00	80,78	Cukup Efisien	
Sumber : Data diolah (2022)
	Bersumber pada bagan table diatas membuktikan tingkatan kemampuan dari perhitungan berbelanja yang terdapat di BPKAD yang tidak konsisten dari tahun ketahun. Pada tahun 2017 tingkatan kemampuan sebesar 97, 74 Persen berikutnya pada tahun 2018 tingkatan kemampuan sebesar 96, 90 Persen. Dari ujung penglihatan tingkatan kemampuan ini ditatap selaku penyusutan tingkatan  kemampuan namun sedang tercantum dalam patokan kurang berdaya guna sebab sedang direntang 90 Persen- 100 Persen.
C.	Kemandirian Kinerja Keuangan BPKAD
Dibawah ini akan menunjukan table tingkat kemandirian Kinerja Keuangan pada BPKAD tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.
Tabel 4.7. Tingkat Kemandirian Kinerja Keuangan BPKAD tahun 2017 – 2021
Tahun	PAD (Rp)	Bantuan Pusat (Rp)	Tingkat
Kemandirian
(%)	Kriteria	
2017	76.023.472.066.00	728.624.943.876.00	10,43	Rendah Sekali	
2018	59.155.894.402.00	774.007.692.642.00	7,64	Rendah Sekali	
2019	53.374.812.218.00	772.222.278.993.00	6,91	Rendah Sekali	
2020	48.582.630.532.00	715.588.302.583.00	6,78	Rendah Sekali	
2021	99.240.890.484.00	836.555.544.709.00	11,86	Rendah Sekali	
Sumber : Data diolah (2022)
	Bersumber pada bagan informasi diatas, membuktikan kalau tingkatan independensi pada BPKAD Kabupaten Empat Lawang yang tidak konsisten dari tahun ketahun. Pada tahun 2017 tingkatan independensi sebesar 10, 43 Persen berikutnya pada tahun 2018 tingkatan independensi hadapi penyusutan sebesar 7, 64 Persen, Sedemikian itu pula Pada tahun 2019 hadapi sedikit penyusutan lagi tingkatan independensi jadi sebesar 6, 91 Persen berikutnya pada tahun 2020 dimana angka perbandingan sebesar 6, 78 Persen angka ini sedang masuk dalam jenis kecil sekali serta tahun 2021 sedikit terjalin kenaikan dimana angka perbandingan sebesar 11, 86 Persen namun sedang masuk dalam patokan kecil sekali independensi BPKAD Kabupaten Empat Lawang
D.	Pertumbuhan Kinerja Keuangan BPKAD
Dibawah ini akan menunjukan table tingkat Pertumbuhan Kinerja Keuangan pada BPKAD tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.
Tabel4.8.Tingkat pertumbuhan Kinerja Keuangan BPKAD Tahun 2017 – 2021
Tahun	Realisasi PADt (Rp)	Realisasi PAD t-1 (Rp)	Tingkat
pertumbuhan 
(%)	Kriteria	
2017	68.804.306.038.58	54.350.104.539.00	26,59	Sedang 	
2018	32.217.492.488.71	68.804.306.038.58	-53,17	Rendah 	
2019	41.672.141.481.16	32.217.492.488.71	29,34	Sedang 	
2020	33.740.140.731.07	41.672.141.481.16	-19,03	Rendah 	
2021	55.693.918.472.60	33.740.140.731.07	65,06	Tinggi 	
Sumber : Data diolah (2022)
	Berdasarkan perhitungan rasio pertumbuhan PAD Kabupaten Empat Lawang mengalami fluktuasi. Dari tahun 2017-2021 mengalami kenaikan dan penurunan yaitu pada tahun 2018 mengalami penurunan sebesar -53,17% dari tahun sebelumnya, mengalami kenaikan pada tahun 2019 sebesar 29,34%, mengalami penurunan kembali pada tahun 2020 sebesar -19,03%. Hal ini terjadi dikarenakan kurang maksmimalnya jumlah pendapatan yang diterima pemerintah Kabupaten Empat Lawang. Pada tahun 2021 mengalami kenaikan kembali sebesar 65,06%.

IV.	KESIMPULAN

1. Pengelolaan perhitungan berbelanja di BPKAD Kabupaten Empat Lawang, pada tahun 2017 tingkatan daya guna lumayan efisien. Serta pada tahun 2018 hingga tahun 2020 tingkatan daya guna turun dalam patokan kurang efisien. Naik turunnya tingkatan daya guna perhitungan berbelanja diakibatkan sebab realisasi perhitungan yang digapai tidak. cocok dengan sasaran yang diresmikan.
2. Tingkatan ataupun patokan kemampuan BPKAD Kabupaten Empat Lawang tahun 2017- 2021, dengan cara keseluruan telah hadapi kenaikan yang bagus, dimana pada tahun 2017, 2018, 2019 ada pada tingkatan kurang berdaya guna. Pada tahun 2020 berdaya guna serta tahun 2021 lumayan berdaya guna. Pengelolaan perhitungan berbelanja ini telah sukses penuhi ketentuan kemampuan ialah pemakaian anggaran yang minimal buat menggapai hasil yang maksimum. Meski 4 tahun lebih dahulu sedang kurang berdaya guna.
3. Independensi Penguasa BPKAD Kabupaten Empat Lawang dalam penuhi anggaran buat penyelenggaraan aktivitas Penguasa, Pembangunan serta Jasa warga dari tahun 2017- 2021 sedang amat kecil, alhasil tercantum kedalam pola instruktif ialah kedudukan Penguasa Pusat lebih berkuasa dibanding tingkatan independensi penguasa wilayah.
4. Perbandingan perkembangan BPKAD Kabupaten Empat Lawang hadapi instabilitas, tahun 2017 lagi, tahun 2018 kecil, tahun 2019 lagi, tahun 2020 kecil, tahun 2021 besar. perihal ini disebabkan kurang maksimalnya jumlah pemasukan yang diperoleh Kabupaten Empat Lawang tiap tahunnya.

V. DAFTAR PUSTAKA

Abdurahmat. (2003). Pengertian Efektivitas. Jakarta: Rineka Cipta.
Andira, A. (2018). Analisis Kinerja Keuangan pada Badan Pengelolah Keuangan Daerah Kabupaten Enrekang. Universitas Muhammadiyah Makassar.
Arikunto, S. (2013). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.
Beni, P. (2016). Konsep dan Analisis (Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah). Jayapura: Taushia.
Fahmi, I. (2014). Analisis Kinerja Keuangan. Bandung: Alfabeta.
Halim, A. (2007). Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Halim, A. (2008). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
Halim, A. (2012). Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
Haruman, T. (2010). Penyusunan Anggaran Perusahaan. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Kartika, D., & Kusuma, I. C. (2015). Analisis Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas PAD, dan Rasio Efisiensi PAD Pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi. Jurnal Akunida, 1(2), 23–33.
Kasmir. (2008). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
LKjIP BPKAD. (2020). Laporan inerja Instansi Pemerintah Tahun 2020. Yogyakarta: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Mahmudi. (2011). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: UII Press.
Mahmudi. (2013). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
Mahsun, M. (2016). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
Nafarin, M. (2012). Penganggaran Perusahaan. Jakarta: Salemba Empat.
Nazir, M. (2003). Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Nordiawan, D. (2010). Akuntansi Sektor Publik (Kedua). Jakarta: Salemba Empat.
Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2014. Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
Putri, I. N. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Muna (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten). Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. https://doi.org/10.33772/jak-uho.v6i1.19500
Rahardjo, A. (2011). Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sujarweni, W. (2015). SPSS untuk Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Perss.
Tanjung, A. H. (2006). Akuntansi Keuangan Daerah Konsep dan Aplikasi. Bandung: Alfabeta.
Undang-undang Nomor. 17 Tahun 2003. Tentang Keuangan Negara.
Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004. tentang Pemerintahan Daerah.
Wonda, W. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Masa Otonomi Daerah Kabupaten Nabire Provinsi Papua. Jurnal EMBA, 4(3), 192–200.
Zuhri, M., & Soleh, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur. EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 4(2), 187–195. https://doi.org/10.37676/ekombis.v4i2.284